CIANJUR.jurnalnewssite.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Kamis (20/9/2018) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur.
Dalam orasinya, mereka mengusulkan empat tuntutan, Khususnya layanan kesehatan melalui Surat Keterangan Miskin (SKM) di aktifkan kembali di tiga RSUD di Kabupaten Cianjur.
Koordinator Aksi, Rudi Agan yang sekaligus menjabat Ketua DPK SPRI Kabupaten Cianjur menegaskan banyak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat miskin, terutama di bidang kesehatan. Hal tersebut yang menjadi dasar tuntutan massa kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, DPRD, hingga BPJS Kesehatan.
"Hasil dari Audensi, kesimpulannya hari Senin (24/9/2018)depan, mudah-mudahan pihak terkait tidak ingkar, atas kesepakatan yang dibuat barusan," tegasnya.seperti dikutip Maharnews.com
Sementara menanggapi usulan tersebut, Zulfa Indrawati, anggota Komisi IV DPRD Cianjur, Fraksi Partai Demokrat, menampung seluruh aspirasi massa. Namun belum dapat memberikan keputusan, karena jajaran pimpinan sedang kunjungan kerja keluar provinsi.
"Kita tunggu saja Senin nanti, dirapatkan dulu dengan seluruh jajaran pimpinan," ujarnya.
Meski begitu, lanjut Zulfa, terlepas berbagai keluhan yang disampaikan, pengakuan pihak RSUD masih menerima SKM. Hal itu dikemukakan Wakil Direktur RSUD Sayang, Tiurma saat dihubungi melalui sambungan telepon.
"Masyarakat yang tidak mampu masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya
redaksi
