Sukabumi, Jurnalnewssite,- dengan merebaknya video tentang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi yang secara terang terangan menantang LSM dan Media yang menurutnya mengobok-obok desa, steatmen tersebut menjadikan bumerang bagi desa.
Menurut Jek Bodrek, salah satu aktivis penggiat anti korupsi yaitu Ketua Dewan Pimpinan Pusat LSM Cendikiawan Sariksa Pasundan (CSP) Selasa, (25/11/20) sangat menyayangkan akan tingkah arogansi APDESI Kabupaten Sukabumi, menurutnya baik masyarakat, LSM maupun wartawan mereka berhak untuk melakukan kontrol sosial atas semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan lainnya.
Dalam isi Video yang beredar terdengar wakil ketua 1 APDESI sukabumi dengan lantang mengomandoi para kepala desa yang hadir untuk menyatakan sikap melawan kepada LSM dan Media yang selalu mengobok-obok kepala desa, entah ada permasalahan apa sehingga wakil ketua APDESI dan para kepala desa sesumbar menyatakan sikap untuk melawan LSM dan media yang mengobok-obok kepala desa.
Peran serta masyarakat dalam kontrol sosial baik perorangan maupun dengan kelembagaan itu dilindungi oleh hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Rep. Jamal
