Cianjur,-Jurnal News Site
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur Riswan Gustiyandi menanggapi ramainya video yang menunjukan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur, yang diduga tengah memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
Sangat jelas dalam video berdurasi 1 menit 53 detik itu, oknum ASN yang menjabat sebagai Kasi Trantib di Kecamatan Pasirkuda, Cianjur Selatan, terindikasi melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Selain diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oknum ASN tersebut juga diduga melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini jelas menjadi preseden buruk bagi catatan demokrasi di kabupaten cianjur, seolah mempertebal dan meyakinkan masyarakat bahwa setiap petahana ikut mencalonkan kembali dirinya menjadi kontestan pemilu, pasti birokrat ASN akan menjadi alat untuk memenangkan calon petahana.
Saya berharap kasus ini benar-benar di proses secara tuntas sampai ke akar-akarnya, siapa yang menyuruhnya juga harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangan cuci tangan dan menumbalkan bawahan.
Saya yakin oknum kasi trantib tersebut melakukan hal itu karena diperintah oleh atasannya, gak mungkin kalau gak ada yang perintah.
Hal ini harus menjadi efek jera bagi semua pejabat birokrat ASN dan para pemangku kebijakan dari mulai tingkat Desa, Kecamatan sampai OPD Kabupaten Cianjur.
